jenis naskah dinas. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaJenis naskah dinas terdiri atas dua macam, yaitu naskah dinas arahan dan naskah dinas korespondensi. jenis naskah dinas

 
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaJenis naskah dinas terdiri atas dua macam, yaitu naskah dinas arahan dan naskah dinas korespondensijenis naskah dinas  (3) Format Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

3. Pedoman tata naskah dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berisi ketentuan umum, jenis, format, penulisan, pengesahan, penyimpanan, dan pengelolaan naskah dinas di lingkungan KLHK. surat edaran; dan f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. laporan; dan f. Pedoman Tata Naskah Dinas membakukan jenis, penyusunan, dan tata cara penyelenggaraan naskah dinas. B. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Tata naskah dinas bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kedinasan di Universitas Pendidikan Indonesia. 2. Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas Arahan Paragraf 1 Umum Pasal 3 (1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian. Berlaku. 1. 60. (6) Naskah Dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan jenis Naskah Dinas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Tematik. jenis dan format Naskah Dinas; b. B. 63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyesuaian diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak diundangkan. Pembuatan naskah dinas. Dalam Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan. Tahun. Penyusunan naskah dinas. Telaah Staf. Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi/isi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan dan distribusi. petunjuk pelaksanaan; d. (metode MIT) d) pH pada rentang 7,5-10. 26. Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) Jenis naskah dinas penetapan hanya ada satu macam, yaitu Keputusan. 3) Naskah dinas yang bernilaiguna sekunder atau permanen, harus. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di 2. Pasal 5 ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan jenis Naskah Dinas. Naskah Dinas Arahan Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan,. 525 -6 - Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan Paragraf 1 Umum Pas a l 4 Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Naskah Dinas korespondensi; d an c. laporan; dan f. Naskah Dinas penugasan; b. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. I. A. KEWENANGAN PENANDA TANGANAN DAN TUJUAN NASKAH DINAS. Perwakilan. Naskah Dinas Lainnya. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyampaian naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi. (ATAS NAMA) DAN ub. Naskah Dinas Arahan, meliputi: 1. Abstrak. Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Rl di Luar Negeri berikut Lampirannya. Map naskah dinas adalah salah satu jenis alat tulis kantor yang dicetak dengan identitas dan logo instansi sebagai tempat penyimpanan file atau dokumen ataupun sebagai sarana penyimpan arsip. Asas KeterkaitanPetunjuk teknis tata naskah dinas bagi Instansi/Satuan Organisasi mengacu pada Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang membakukan jenis, penyusunan naskah dinas dan tata cara penyelenggaraan; 3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan. I. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah. 533-2-Mengingat : 1. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Jenis Naskah Dinas terdiri atas: a. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasanTATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Menimbang : a. Pengaturan tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum ruang lingkupnya meliputi jenis naskah dinas, penyusunan naskah dinas, penggunaan logo dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan. prosedur tetap (protap)/prosedur operasional standar; dan f. Fungsi Surat Dinas. Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan. Surat Pengantar K. 1. 13. 17. Adapun istilah Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 5. Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan. Pencabutan. Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan Pasal 3 Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. 17. New oficial style d. 7. pengamananNaskah Dinas. 4) Kode Wilayah Kerja : Kode yang menunjukkan wilayah kerja PPK, PPLN, dan PPS. BAB II JENIS NASKAH DINAS Pasal 3 (1) Jenis Naskah Dinas di lingkungan Polri terdiri atas: a. Jenis. Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/walikota. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format. tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. Abstrak. Login Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian. Naskah Dinas korespondensi; dan c. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, pendistribusian dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jenis Dokumen. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan Naskah Dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dijenis dan susunan naskah dinas produk hukum a. Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang memuat kebi jakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga, yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Menurut Khalid Efendi dalam Menyusun dan Menandatangani Naskah Dinas: 4 Jenis Naskah Dinas Sehari-Hari (Memorandum, Nota Dinas, Surat Dinas, Telaahan Staf (2019), memorandum atau memo adalah catatan yang dibuat singkat, padat dan jelas, langsung pada inti pesan yang ingin disampaikan. 2. baris ketiga tulisan Nomor dan diikuti tanda baca titik dua (:); d. 2. 4. Dokumen ini penting bagi Anda yang. Sampul naskah dinas adalah amplop atau alat pembungkus naskah dinas. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas di lingkungan BKN terdiri atas: a. 15 spasi. Naskah dinas arahan terdiri dari: 1. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Rapat “Pembahasan Tata Naskah Dinas Bawaslu” yang diikuti oleh Ketua, Anggota serta Kesekretariatan Bawaslu Kubu. Peraturan KPU No. bentuk dan susunan surat: 1. Pasal 65. JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. Naskah dinas pengaturan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan organisasi dan memastikan bahwa semua anggota organisasi mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Surat Rahasia. Penggunaan kop, logo dan cap dinas dalam naskah dinas. Pasal 1 Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan: Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan. Naskah dinas pengaturanA. A: Ada tiga jenis naskah dinas yang sering digunakan oleh organisasi, yaitu naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, dan naskah dinas penugasan. 01/2021 Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN BADAN/LEMBAGA: Pemrakarsa: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM: Nomor: 13: Tahun: 2020: Tentang: TATA NASKAH DINAS: Tempat Penetapan: JakartaJENIS NASKAH DINAS Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Jenis Naskah Dinas terdiri atas: a. 2. 57. II. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas. Ada tiga jenis naskah dinas yang sering digunakan oleh organisasi, yaitu naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan,. 2 Kode Organisasi dan Jabatan Lampiran. Naskah Dinas korespondensi; dan c. surat perintah; atau b. tanda tangan elektronik Naskah Dinas; d. Perubahan,. 7. Naskah Dinas arahan; b. tiga spasi dari tepi atas kertas tetapi untuk beberapa jenis naskah dinas diawali gambar lambang Tribrata; minimal sepuluh ketukan dari tepi kiri kertas; Contoh penulisan kopstuk tingkat Mabes Polri. Surat Dinas. JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Jenis Naskah Dinas terdiri atas: a. naskah dinas korespondensi; e. penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah KabupatenBanyuasin; b. Surat pribadi adalah surat yang isi informasinya menyangkut masalah pribadi tidak terkait dengan. Naskah Dinas korespondensi; c. Server merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan penomoran naskah dinas dalam sebuah jaringan komputer, serta menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, serta memberikan akses basis data (database) kepada workstationSecara khusus, fokus buku ini adalah beberapa format naskah dinas yang digunakan sehari-hari oleh PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV (Jabatan Pengawas) dan Pelaksana. Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. 14. Peraturan Daerah a. Glosarium. SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS G. (2) Jenis Naskah Dinas arahan sebagaimana. Naskah Dinas arahan; b. Manajemen Templat / Borang Acu (Template management) Pembuatan konsep surat menggunakan templat / borang acu berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas. 37. peraturan; b. 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31. Naskah Dinas arahan; b. Contoh jenis arsip di luar naskah dinas adalah foto, video, rekaman suara, gambar statistik, peta dan sebagainya. Anda ingin mengetahui pedoman tata naskah dinas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Unduh dokumen resmi yang berisi peraturan menteri nomor P. Naskah Dinas korespondensi; dan c. Pedoman ini ditetapkan dengan Permen LHK Nomor P. 3. Media penyajian yang berbeda antara kertas atau digital tidak menjadikan aturan terkait tata naskah dinas (fungsi, format, jenis, dll) berbeda, hanya perlu penyesuaian Tata Naskah Dinas Secara elektronik dapat menjadi bagian Bab dalam. 1. Kepala. Surat Edaran C. instruksi; e. Naskah Dinas arahan; b. Perwakilan. Lembaran desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan desa. A. Full block style 13. Perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas. Naskah Dinas arahan; b. Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. Glosarium. Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 4. BAB II JENIS NASKAH DINAS. 27. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Naskah Dinas khusus. Menimbang : a. Naskah Dinas. 5. PMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pencabutan PMA No 16 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan DepartemenAgama 7. Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: a. Dinas Cipta Karya, Bina Ko ns truksi dan Tata R uang Diciptabintar 5. 4. Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan Pasal 15 (1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memuat. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi. Login Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2016 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia MATERI. peraturan perundang-undangan; b. Jenis-jenis arsip tidak hanya terbatas pada naskah dinas. a.